rajabacklink

Busyro: Situasi Bergerak Ke Neo Otoritarianisme, Karena Adanya UU ITE & Para Buzzer

23 Feb 2021  |  148x | Ditulis oleh : Admin
Busyro: Situasi Bergerak Ke Neo Otoritarianisme, Karena Adanya UU ITE & Para Buzzer

Semakin jelas saja negara ini mau dibawa kemana oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang menilai negara saat ini hampir atau bahkan akan menuju kepada negara otoriter.

Termasuk Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru. Menurut penilaiannya situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme.

“Ada kesamaan situasi Orde Baru itu dengan saat ini, ada kesamaan. Sekarang orang menilai, termasuk saya, sudah mulai bergerak kepada neo otoritarianisme,” kata Busyro dalam acara Mimbar Bebas Represi yang disiarkan akun YouTube Amnesty International Indonesia, sebagaimana dilansir Kompas, Sabtu (20/2/2021).

Busyro menuturkan, pernyataannya itu didasarkan pada tiga indikator. Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial.

“Orang yang kritis lalu diserang dengan buzzer, dengan berbagai macam cara,” ujar Busyro.

Indikator kedua, lanjut dia, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ia mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden.

Indikator ketiga, kata Busyro, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer.

“Undang-Undang ITE ini sesungguhnya memiliki karakter, karakternya apa? Yaitu sebagai wujud pelembagaan buzzer, jadi buzzer yang dilegalkan melalui Undang-Undang ITE, sudah banyak korbannya,” kata Busyro.

Mantan pimpinan KPK itu pun mempertanyakan di mana posisi polisi serta negara dalam kondisi tersebut.

“Ini pertanyaan serius, jika maunya jujur dengan Pancasila maka tegakkan norma-norma jiwa Pancasila itu dengan menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakan prinsip musyawarah,” ujar Busyro.

“Prinsip musyawarah berarti tidak ada dominasi kelompok-kelompok determinan dominan tertentu di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara, sekarang ini tidak,” kata dia.

Bukan hanya isu negara otoriter saja yang berhembus, tetapi pada pemerintahan Jokowi politik dinasti pun sepertinya mulai dimainkan. Karena politik dinasti dan keputusan yang bersifat otoriter memang sangat berhubungan.

Berita Terkait
Baca Juga: